News Details

Realisasi Pupuk Subsidi Capai 78,5 Persen, Kementan Percepat Realokasi untuk Atasi Kekurangan di Daerah

umum

Admin Utama

Realisasi Pupuk Subsidi Capai 78,5 Persen, Kementan Percepat Realokasi untuk Atasi Kekurangan di Daerah

Jakarta – Pemerintah terus memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani untuk mendukung kelancaran musim tanam dan menjaga produktivitas pertanian. Hingga 17 November 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional telah mencapai 7,49 juta ton atau 78,52 persen dari total alokasi tahun 2026 sebesar 9,55 juta ton.

 

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah terus memastikan pupuk bersubsidi tersedia, tepat waktu, dan mudah diakses petani, terutama pada periode musim tanam yang membutuhkan dukungan sarana produksi.

 

“Kami memastikan pupuk subsidi tersedia, tepat waktu, dan mudah diakses petani sejak awal tahun. Ini bagian dari langkah serius pemerintah menjaga stabilitas produksi dan mempercepat swasembada pangan,” tegas Mentan Amran.

 

Tingginya realisasi penyaluran tersebut membuat kebutuhan pupuk di sejumlah daerah mulai meningkat, khususnya untuk jenis pupuk tertentu. Kondisi ini terjadi karena tingkat kebutuhan dan penyerapan pupuk berbeda antardaerah maupun antarjenis pupuk mengikuti dinamika musim tanam.

 

Kementerian Pertanian (Kementan) merespons kondisi tersebut dengan mempercepat proses realokasi pupuk bersubsidi dari daerah yang masih memiliki ketersediaan memadai ke wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan.

 

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Andi Nur Alamsyah, menjelaskan bahwa realokasi menjadi instrumen penting agar distribusi pupuk bersubsidi dapat menyesuaikan kebutuhan aktual di lapangan.

 

“Pengelolaan pupuk bersubsidi tidak hanya berorientasi pada penetapan alokasi di awal tahun, tetapi juga harus mampu merespons perkembangan kebutuhan di lapangan. Apabila suatu daerah mengalami kekurangan untuk jenis pupuk tertentu, sementara daerah lain masih memiliki alokasi yang belum terserap optimal, pemerintah dapat melakukan realokasi sesuai ketentuan,” jelas Andi.

 

Menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan alokasi yang tersedia dimanfaatkan secara lebih efektif sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan petani di daerah yang mengalami peningkatan permintaan.

 

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan, memetakan ketersediaan, serta mempercepat proses penyesuaian alokasi. Prinsipnya, jangan sampai petani yang membutuhkan pupuk terkendala hanya karena perbedaan alokasi antardaerah,” ujarnya.

 

Salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam penyesuaian kebutuhan pupuk bersubsidi adalah Provinsi Aceh. Pemerintah pusat merespons usulan Pemerintah Aceh terkait tambahan pupuk, terutama urea dan NPK, seiring meningkatnya kebutuhan pada musim tanam rendeng atau periode Oktober–Desember 2026.

 

Secara keseluruhan, terdapat penambahan alokasi sebanyak 35.217 ton untuk empat jenis pupuk di Aceh, yakni urea, NPK, NPK formula khusus, dan ZA. Sementara itu, alokasi pupuk organik disesuaikan berdasarkan tingkat penggunaan dan realisasi penyerapannya di daerah.

 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP, mengatakan tambahan kuota tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan Pemerintah Aceh yang disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada Kementan pada Oktober 2026.

 

“Atas nama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, saya mengucapkan terima kasih kepada Kementan, Dirjen PSP Kementan dan Direktur Pupuk yang sudah mengakomodir permintaan tambahan pupuk subsidi untuk Aceh,” kata Azanuddin, Rabu (18/11/2026), di Banda Aceh.

 

Azanuddin menjelaskan, usulan tambahan tersebut terutama mencakup 5.000 ton pupuk urea dan 30.000 ton NPK. Tambahan ini diperlukan karena stok di sejumlah gudang pupuk bersubsidi mulai menipis, sementara kebutuhan meningkat seiring berlangsungnya musim tanam rendeng.

 

Pada periode Oktober hingga Desember 2026, target luas tanam padi di Aceh mencapai 117.421 hektare. Karena itu, ketersediaan urea dan NPK menjadi penting untuk mendukung pemupukan berimbang serta pertumbuhan tanaman padi.

 

“Atas dasar kondisi di lapangan, di mana stok kedua jenis pupuk subsidi itu sudah menipis, supaya jangan terjadi kelangkaan pupuk subsidi tersebut di kios pengecer pupuk subsidi di kecamatan, Pemerintah Aceh mengusulkan permintaan tambahan kuota pupuk subsidi untuk kedua jenis pupuk tersebut kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

 

Setelah penetapan alokasi, Distanbun Aceh akan menerbitkan surat keputusan pembagian kuota untuk seluruh kabupaten/kota. Selanjutnya, pemerintah kabupaten/kota menetapkan alokasi hingga tingkat kecamatan secara berkeadilan dan proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing wilayah.

 

Kementan memastikan proses penyesuaian dan administrasi terus dipercepat agar tambahan alokasi dapat segera disalurkan hingga tingkat kios pengecer. Dengan demikian, petani dapat memperoleh pupuk sesuai kebutuhan dan jadwal pemupukan.

 

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kelancaran musim tanam sekaligus memastikan dukungan sarana produksi tetap tersedia di tengah tingginya aktivitas pertanian di berbagai daerah.

 

Pemerintah berharap percepatan realokasi dan distribusi pupuk bersubsidi dapat menjaga produktivitas petani, mendukung pencapaian target tanam, serta memperkuat produksi pangan nasional menuju swasembada pangan.

SHARE :

© Copyright 2024, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian - Kementerian Pertanian RI