Senin, 29 Januari 2,10:37 am | Dilihat .

Jangan Anggap Ringan Temuan Administrasi dan Manajerial

BOGOR, PSP - Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian - Pending Dadih Permana mengamanatkan agar aspek administrasi dan manajerial dalam pengelolaan keuangan negara sesuai aturan yang berlaku di negara kita. Dia berharap agar jangan anggap ringan bila ada temuan administrasi dan manajerial, apalagi bila terjadi berulang-ulang, maka akan menjadi catatan yang serius.

" Temuan administrasi dan manajerial jangan dianggap ringan, bila hal ini terjadi berulang-ulang maka akan menjadi catatan yang serius" papar Dadih Permana dalam acara Workshop Penyusunan Laporan Keuangan 2017 di Bogor (22/1/18).

Menurut Dadih, mengelola anggaran pemerintah tidak seperti mengelola anggaran sendiri. Aspek administrasi dan manajerial mulai dari perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan perlu tercatat dalam laporan yang sesuai aturan di negara kita. Bila terjadi temuan kerugian negara segera laporkan melalui Ditjen PSP dan Inspektorat Jenderal melalui Inspektur Dua yang menangani PSP, untuk segera diselesaikan. Jangan sampai hal ini terulang untuk substansi yang sama.

Lebih lanjut Dadih berpesan kepada satker inaktif, agar dapat menyerahkan aset yang masih bisa dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan tugas teknis dan tugas pimpinan. Aset tersebut segera hibahkan agar tidak terjadi beban pada neraca di Kementan, untuk selanjutnya akan menjadi aset daerah.

Status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil penilaian BPK RI nomor 12 JCC/LHP/12/05/2017 tanggal 15 Mei 2017 agar dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan. Untuk itu Dadih berharap agar peserta dapat memanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya untuk mendiskusikan, mencari solusi agar bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut Dadih memberikan apresiasi kepada 6 (enam) orang petugas pelaporan di daerah yang dianggap berprestasi dengan memberikan hadiah berupa laptop. Kriteria penilaian didasarkan kepada : 1) kualitas laporan keuangan sesuai dengan peraturan; 2) disiplin dan tepat waktu dalam penyampaian laporan; 3) keakuratan data dalam penyampaian laporan; dan 4) disiplin dan tepat waktu dalam penyampaian laporan.

Keenam petugas pelaporan yang memperoleh apresiasi tersebut adalah petugas pelaporan dari Dinas Perkebunan Provinsi NTT, Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah.

Statistik Pengunjung
16417
Hits Hari Ini 187
Total Hits16417