Kamis, 28 September,12:56 pm | Dilihat .

Dirjen PSP : Petani, KTNA dan Penyuluh, Penggerak Pembangunan Pertanian

Yogyakarta, (23/09) Dalam rangka perwujudan swasembada pangan menuju kedaulatan pangan nasional, menurut UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan negara berkewajiban mewujudkan 3 pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi/stabilitas pangan. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec. Dev pada acara KTNA Expo dan Rembug Utama dalam rangka Hari Jadi KTNA ke 46 di Yogyakarta, (23/9) sabtu lalu.

“Kedaulatan pangan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya urusan kementerian pertanian, namun menjadi urusan seluruh komponen bangsa” ujarnya.

Untuk mencapai kedaulatan pangan, Kementerian Pertanian telah menyusun sasaran strategis yang di wujudkan dengan menetapkan target produksi di tahun 2018. Ada 7 kunci pokok komoditas yang sedang di garap kementerian pertanian, yaitu padi, jagung, kedelai, daging sapi/kerbau, tebu, bawang merah, cabai dan bawang putih.

Hal ini di tunjang dengan potensi luas lahan pertanian seluas 30-32 juta ha. Dirjen PSP menambahkan  adanya potensi di lahan sub optimal yang belum tergarap, antara lain 8,1 juta ha lahan sawah dan 11,68 juta ha lahan tidur yang masih memerlukan dukungan insfrastruktur dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Namun dalam mencapai swasembada dan kedaulatan pangan, ada beberapa tantangan yang harus segera di benahi, salah satunya konsumsi beras yang masih tinggi, rata-rata konsumsi beras orang indonesia  adalah 124 kg per orang per tahun atau setara dengan 36,1 juta ton/tahun.

Tantangan lain adalah tingginya laju konversi lahan pertanian, rata-rata 100.000 ha per tahun, terlebih di pulau Jawa. Namun hal ini di imbangi dengan program perluasan/pencetakan sawah baru. Tantangan lain yang tak kalah berat adalah kondisi SDM pertanian. Belum adanya regenerasi petani muda menjadi tantangan tersendiri, minat generasi muda untuk berusahatani masih rendah dan cenderung menurun.

Sebagai solusi, Dirjen PSP mengusulkan agar setiap BPP (Badan Penyuluhan Pertanian) di tingkat kecamatan dapat pengkader 5 orang generasi petani muda  baru setiap tahunnya. Jika ada 528 kecamatan, maka akan ada 2640 petani muda baru setiap tahunnya. Nantinya, petani muda akan didorong kepada mekanisasi pertanian dan dibekali dengan kegiatan budidaya yang akan menjadi bisnis menguntungkan

Lebih lanjut Dirjen PSP menjelaskan tentang kebijakan pembangunan pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Basisnya di mulai dari swasembada pangan, kemudian peningkatan nilai tambah, meningkatkan kesejahteraan petani sampai dengan ketahanan pangan

“Untuk menuju ini, harus ada gerakan, yaitu upsus,  semua elemen pembangunan pertanian bergerak bersama, Kementerian pertanian tidak bisa bergerak sendiri ” tambahnya.

Diakhir acara Dirjen PSP rekomendasikan kegiatan rembug sebagai ajang menjadi hubungan yang harmonis antara KTNA, pemerintah pusat, pemerindah daerah sehingga dinamika pembangunan Indonesia bisa bergerak bersama-sama. (R) 

Statistik Pengunjung
94634
Hits Hari Ini 10
Total Hits94634