8 Agustus 2017,3:01 pm | Dilihat .

Responsif Gender Dalam Pemanfaatan Bantuan Alsintan

Ditjen PSP – Alsin di daerah terkadang terkesan menjadi milik pribadi, sehingga kelompok tidak mendapatkan manfaat secara merata. Solusi dari permasalahan ini sesuai dengan Surat Edaran dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bahwa seluruh bantuan alsintan diserahkan kepada UPJA atau Brigade. Hal ini diungkapkan Direktur Alat dan Mesin Pertanian – Ir. Suprapti dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Kegiatan Pengarusutamaan Gender di Manado (26–28/ 2017).

Salah satu kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi  pengelola UPJA atau Brigade adalah melalui pelatihan. Namun menurut Suprapti, pelatihan sering tidak serius dan tidak tepat sasaran. Dalam pelaksanaan pelatihan di daerah, sering sekali perempuan tidak dilibatkan, terutama untuk alsintan prapanen yang berukuran besar. Inilah yang menjadi  isu dalam proses mekanisasi pertanian di Indonesia. Pengambilan kesempatan kelompok perempuan melakukan tandur, fungsinya mulai tergeser dengan keberadaan rice transplanter. Namun perempuan tetap merupakan sosok yang sangat penting dalam proses ini,  terutama dalam proses pembibitan hingga bibit padi siap ditanam.

Lebih lanjut Ia mengungkapkan bahwa penanaman padi melalui alsin rice transplanter jauh lebih ringan dari pada menanam padi dengan cara tandur dengan posisi yang membungkuk seharian. Selain itu, peluang usaha penyediaan bibit padi melalui tray (alat tanam bibit) memberikan prospek cerah karena bibit padi dapat dipanen tiap 15 hari dan semua transplanter membutuhkan bibit ini. Yang diperlukan dalam proses alih usaha ini adalah sosialisasi yang massif kepada kelompok dan Dinas Pertanian bahwa dalam usaha mekanisasi pertanian, terutama rice transplanter, perempuan tetap harus disertakan dan diberdayakan.

Menurutnya, dengan pola bantuan alsintan yang disalurkan melalui kelompok UPJA dan Brigade, kelompok tani didorong untuk membentuk satu unit usaha alsintan atau UPJA yang manajemennya lebih tertata dan berorientasi bisnis. Sehingga UPJA tersebut mampu berdikari dan berkembang serta bermanfaat lebih lama dengan skala yang semakin meluas. Pengorganisasian UPJA dan Brigade ini menjadi salah satu tolok ukur pengidentifikasian responsivitas gender kegiatan mekanisasi pertanian. Proses ini juga yang menjadi titik berat analisis data terpilah Ditjen PSP tahun 2017 terkait partisipasi, akses, control dan manfaat yang diperoleh gender dalam pengorganisasian UPJA.

Suprapti  menyayangkan dengan kenyataan di lapangan masih banyaknya UPJA yang belum memiliki sistem manajemen yang jelas, bahkan banyak yang tidak dikelola dengan baik. UPJA yang tidak dikelola dengan baik ini masih belum mendapatkan sanksi yang tegas, yaitu berupa penarikan alsintan pada UPJA tidak aktif (secara manajemen). Menurutnya, yang perlu dilakukan dalam permasalahan ini adalah menghidupkan kembali kegiatan pengembangan UPJA, serta menyusun strategi pengembangan pengembangan UPJA yang komprehensif, sehingga kegiatan yang dilaksanakan UPJA dapat lebih efektif dan berkembang sesuai dengan frame orientasi bisnis masyarakat. **

Statistik Pengunjung
103838
Hits Hari Ini 1
Total Hits103838