Jumat,  13 Juli 2017,5:16 pm | Dilihat .

Ditjen PSP Menggelar Koordinasi Teknis dalam Rangka Percepatan dan Evalusi Kegiatan

Yogyakarta, (12/7) Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Ir. Pending Dadih Permana M.Ec. Dev membuka Rapat Koordinasi Teknis Percepatan dan Evaluasi Kegiatan yang dihadiri oleh Dinas Lingkup Pertanian seluruh indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mensinergikan rancangan awal kegiatan tahun 2018 dengan evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2017.

Dalam kesempatan ini Dirjen PSP menyoroti capaian berbagai program/kegiatan strategis, antara lain cetak sawah, irigasi, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), asuransi usaha tani padi (autp), asuransi usaha ternak sapi (auts), serta pengelolaan pupuk dan pestisida.

Terkait program cetak sawah, Ir. Dadih menekankan pentingnya optimalisasi serta pemanfaatan langsung yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan pencapaian kinerja. Tahun 2017 Ditjen PSP mempunyai  target seluas 80.000 hektare. Untuk mencapai target 1 juta hektare di tahun 2019, Ditjen PSP sudah menyediakan anggaran survei, investigasi dan design (SID) cetak sawah di tahun 2018.

Dirjen PSP juga minta agar pemerintah daerah memanfaatkan waktu untuk mengevaluasi cetak sawah tahun 2016 guna implementasi cetak sawah 2017, “Siapkan SID dengan baik” ujarnya. “ Saya minta agar tertib usulan,  merencanakan dengan baik apa yg di butuhkan daerah, tertib administrasi terutama bantuan untuk kelompok” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Dirjen PSP menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Dinas Lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian opini laporan keuangan Kementerian Pertanian dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk pertama kalinya.

“Namun terdapat beberapa catatan yang harus di tindaklanjuti” ujar Dirjen PSP. Terkait alsintan, perlu dilakukan monitoring terhadap bantuan alsintan serta dilakukan pendataan. Sedangkan untuk pupuk bersubsidi, Dirjen Pending menilai masih banyak daerah mengeluh kurangnya alokasi pupuk bersubsidi dan meminta tambahan alokasi di wilayahnya, padahal rata-rata daerah baru bisa merealisasikan 32% dari total alokasi yang di minta di wilayah. 

“Saya minta betul-betul dibuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk menentukan kebutuhan pupuk di masing-masing daerah” tegasnya.  Untuk hal itu,  Ditjen PSP akan membenahi pola distribusinya, termasuk dalam perencanaan kebutuhan pupuk dengan membuat matrik titik kritis dan langkah-langkah rencana aksi dalam rangka perbaikan sistem distribusi. (R)

Statistik Pengunjung
99879
Hits Hari Ini 61
Total Hits99879