Jumat, 14 Maret 201,9:43 am | Dilihat .

Dirjen PSP : "Provinsi Agar Sungguh-sungguh Mengawal Kegiatan Di Lapangan"

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian DR. Ir. Sumardjo Gatot Irianto berharap agar Dinas Provinsi dapat melaksanakan pengawalan kegiatan di kabupaten masing-masing.  Hal ini didasarkan pada serapan dana dekon yang dikelola provinsi bulan Nopember 2013 ini masih rendah yaitu baru mencapai 56 persen. Sehingga diharapkan dapat mengejar capaian seperti anggaran pusat yang telah mencapai 82 persen dan dana TP yang telah terealisasi sebesar 90 persen.

Hal ini diungkap Dirjen PSP pada acara Konsolidasi Hasil Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian di Provinsi NTB (27/11/2013).  Hadir pada acara tersebut  151 peserta yang berasal dari dinas lingkup pertanian seluruh Indonesia, para pejabat dan staf lingkup Ditjen PSP.

“Provinsi belum sungguh-sungguh dalam melakukan pengawalan lapangan di kabupaten masing-masing. Banyak kabupaten melempar handuk. Ini akibat provinsi belum sungguh-sungguh melaksanakan pemantauan di lapangan”, papar Dirjen PSP.

Lebih lanjut Dirjen PSP mengungkapkan bahwa ada 8 kegiatan yang merupakan “fardu ain” yang masuk dalam program UKP4, yaitu Perluasan Sawah, Optimasi Lahan, Perluasan Areal Horbunak, Pengembangan SRI, Pengembangan Jaringan Irigasi, PUAP, Subsidi Pupuk, dan LKMA. Delapan kegiatan ini tidak boleh tidak dilaksanakan.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Ir. R. Azis Hidayat, MM mengatakan bahwa peran serta sektor pertanian sangat strategis, yaitu : 1) Penyedia pangan bagi  245 juta penduduk Indonesia; 2) Penyedia 87% bahan baku industri kecil dan menengah; 3) Penyumbang 14,72% PDB; 4) Penghasil devisa negara US $ 43,37 Milyar;      5) Menyerap 33,32% total tenaga kerja; 6) Sumber utama (70%) pendapatan rumah tangga perdesaan; dan 7) Penurunan emisi gas rumah kaca 8 juta ton

Menurutnya, salah satu  kunci sukses dalam pembangunan pertanian adalah adanya peran serta Sekjen dan Itjen dalam menerapkan SPIP sejak dari perencanaan. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengakibatkan : 1) serapan anggaran rendah; 2) tindak lanjut hasil pemeriksaan/ audit tidak tuntas; 3) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bermasalah; 4) pelayanan publik kurang prima (rapor merah); 5) target swasembada kedele, gula dan daging sapi belum tercapai, 6) opini laporan keuangan dari BPK-RI belum Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); dan 7) kepercayaan publik yang menurun.

Sistem Pengendalian Intern (SPIP) harus melekat pada masing-masing  kegiatan PSP dengan mengacu kepada kerangka pengendalian yang mencakup 5 (lima) pisau analisis yaitu : 1) Lingkungan Pengendalian; 2) Penilaian  Resiko; 3) Kegiatan Pengendalian; 4)  Informasi  dan Komunikasi; dan 5) Pemantauan. Oleh karena itu untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian di lapangan, pedoman teknis, Juknis, Juklak  pada TA. 2013 harus disertai dengan perangkat pengendalian intern yang jelas. ***

Statistik Pengunjung
13008
Hits Hari Ini 160
Total Hits13008