Audit Lahan Pertanian

Kementerian Pertanian telah mengadakan data citra satelit resolusi tinggi dan resolusi menengah yang dapat digunakan untuk menyusun peta dasar lahan sawah yang lebih akurat dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG) dan teknik penginderaan jauh (remote sensing). Penggunaan data citra satelit resolusi tinggi, seperti: QuickBird, Ikonos, GeoEye, maupun WorldView sangat diperlukan untuk meningkatkan tingkat akurasi dan presisi hasil, karena penggunaan data citra satelit resolusi sedang seperti Landsat 7 dapat mengurangi tingkat akurasi hasil. Berdasarkan hasil penelitian Leksono dan Susilowati (2008) di daerah Cimahi, Jawa Barat bahwa penggunaan data citra QuickBird yang dilakukan dengan proses orthorektifikasi dengan GCP (ground Control Points) sebanyak 10 GCP dan 22 GCP akan menghasilkan RMS error masing-masing adalah 0,564 meter dan 0,546 meter, dan bila hanya dilakukan dengan proses rektifikasi dengan 10 GCP dan 22 GCP akan menghasilkan RMS error masing-masing 0,937 meter dan 0,876 meter. Hal ini berdampak terhadap tingkat akurasi hasil, yang mana hasil luas yang di digitasi dari hasil citra yang diothorektifikasi memiliki rata-rata prosentase kesalahan 1% dan hasil luas yang di digitasi dari hasil citra yang direktifikasi memiliki rata-rata prosentase kesalahan 4%. Hasil lain ditunjukkan dari lahan sawah yang di digitasi dari data citra Landsat 7 memiliki rata-rata prosentase kesalahan 16%. Hal ini ditunjukkan dari hasil pemetaan sebaran sawah didaerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, bahwa terdapat selisih hasil yang cukup besar antara hasil interpretasi Landsat 7 dengan data BPS yakni 588.451 Ha, yang mana luas sawah hasil interpretasi Landsat 7 dan BPS masing-masing adalah 3.645.745 Ha dan 3.057.294 Ha (Kemenko, 2009).                                                                                 

Dengan telah dilakukannya pembangunan basis data lahan sawah tersebut yang di susun berdasarkan informasi luas dan jenis lahan sawah secara tabular yang dilengkapi dengan informasi intensitas pertanaman dan produktivitas, kondisi jaringan irigasi per-wilayah administrasi kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Informasi tabular tersebut terintegrasi secara spasial dengan peta digital yang dapat disesuaikan dengan perkembangan data dan kenyataan yang terus berkembang di lapangan, sehingga dapat dijadikan acuan petugas lapangan dalam menginput/mengupdate informasi data hasil monitoring di lapangan.

Selanjutnya peta hasil audit lahan berupa peta lahan sawah dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh (remote sensing) dan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian untuk dapat dimanfaatkan oleh para petugas di lapangan (mantri tani/KCD) secara rutin untuk melakukan update atau memvalidasi luas sawah di wilayah masing-masing melalui pemanfaatan alat ukur digital (GPS) yang perpaduan dengan program Indonesia Agriculture. Selain itu penggunaan alat GPS tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengukur luas tanam, luas panen dan serangan OPT yang diperlukan untuk membuat laporan bulanan. Dengan metoda ini maka informasi luasan sawah akan dengan mudah di update dari tahun ke tahun, sehingga perhitungan produksi dapat lebih mendekati akurasi yang sebenarnya.

Disamping itu Peta Hasil Audit Lahan Pertanian tersebut, untuk dapat dijadikan sebagai salah satu bagian dalam kebijakan satu peta (One Map Policy) untuk referensi tunggal dalam informasi geospasial sehingga dengan mudah dan benar dimanfaatkan masyarakat secara luas dan juga sebagai bahan dalam merencanakan tata ruang untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan dalam mencegah terjadinya alih fungsi lahan. Dengan adanya  One Map Policy dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan dalam sejumlah instansi yang masih ada memiliki peta berdasarkan sektoral dan kepentingan masing – masing, sehingga dapat menimbulkan masalah antara pemerintah dengan pengusaha, pemerintah dengan masyarakat, pengusaha dengan masyarakat, bahkan antar sesama instansi pemerintah yang pada akhirnya banyak terjadi tumpang tindih kepemilikan dan penguasaan lahan, yang berpotensi memicu konflik sosial.

Tabel Luasan Lahan Sawah Hasil Audit Lahan Pertanian Tahun 2010 (Jawa) dan 2012 (Luar Jawa) dapat diunduh melalui link dibawah ini :

Peta Lahan Sawah Hasil Audit Lahan Pertanian Ditjen PSP Kementan Tahun 2012:

Link Terkait Audit Lahan Pertanian :

  • Panduan Updating Data Lahan Sawah Menggunakan GPS BAP S 852  H   
  •                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Untuk berinteraksi dan konsultasi mengenai hasil Audit Lahan Pertanian silahkan untuk mengisi form di bawah ini :

Nama
Instansi
No. HP
Email
Komentar/Pertanyaan
Isikan Teks pada Gambar di bawah     ke dalam input box
 
 
   
Keterangan :
  • Nama, instansi, No. HP, email, dan komentar/pertanyaan harus diisi
  • Silahkan untuk menuliskan komentar, saran, dan kritik untuk pengembangan website dan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
  • Jangan lupa mengisikan kode CAPTCHA (huruf dan angka acak) yang tertera dalam form ini, supaya pesan yang dikirim sampai ke server kami
  • 25 Aug 2014, 04:04:21
    Muhammad Hatta ( hatta2ksg@gmail.com )
    Komentar Yth. bapak/ibu pengelola, Untuk tahun 2014, berapakah luas lahan sawah di Indonesia, dan berapa luas lagi lahan potensial (termasuk yang marginal) yang mungkin dijadikan lahan sawah. Terima kasih
    Jawaban

    Yth. Muhammad Hatta Fakultas Pertanian, Unsyiah.

    Luas lahan sawah hasil audit lahan Kementan tahun 2012 adalah seluas 8.132.344 ha. sedangkan data lahan potensial (termasuk yang marginal) yang mungkin dijadikan lahan sawah belum tersedia.

    terima kasih.


    08 Jul 2014, 01:39:54
    Dr. Sudirman Habibie ( sudirmanhabibie@yahoo.com )
    Komentar Luas area pertanian di Provinsi Gorontalo kurang jelas terlihat, mungkin dapat disampaikan luas area pertanian per kabupaten/kota bersama daerah dengan irigasi teknisnya
    Jawaban

    Yth. Dr. Sudirman Habibie

    Terimakasih atas masukannya, terkait luas area pertanian lebih detail yang telah ada silahkan membuka website Pusat Data dan Informasi Pertanian.

    Terimakasih


    28 Apr 2014, 07:52:50
    Abdul Hamid ( abdul_hamid0106@yahoo.com )
    Komentar Kita dari Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian Khususnya Bidang Pertanian Kab. Sumbawa Barat masih bingung menggunakan GPS BAP S 852 H. Kami dari Dinas ingin mengetahui secara detail tentang penggunaan alat tersebut untuk memudahkan updating data lahan sawah di Kab. Sumbawa Barat. Terima Kasih.
    Jawaban

    Yth. Abdul Hamid

    Untuk informasi atau penjelasan penggunaan GPS silahkan menghubungi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan cq Subdit Basis Data Lahan, email datalahan@gmail.com.

    Terimakasih


    15 Apr 2014, 04:21:41
    welius marian ( marianwelius@yahoo.com )
    Komentar tolon lebih jls lgi peta lahan padi sawah provinsi papua barat ka.......
    Jawaban

    Yth. Welius Marian

    Peta lahan sawah untuk provinsi papua sudah pernah di buat melalui audit lahan pertanian yang dibuat oleh Ditjen PSP, hasil audit lahan juga sudah pernah di bagikan ke Dinas Pertanian Provinsi (JPEG dan SHP), dengan total sawah 21.463 ha yang tersebar di 10 Kabupaten serta berada dalam kawasan hutan 1.030 ha.
     
    Terimakasih

    Statistik Pengunjung
    47226
    Hits Hari Ini 159
    Total Hits47226