Forum PLP2B

Masalah lahan semakin komplek dengan tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian dengan laju sekitar ± 110.000 ha/tahun (data BPS tahun 1998-2002).  Belum lagi potensi alih fungsi lahan sawah akibat dari penerapan RTRW oleh pemda kabupaten/kota yang kurang berpihak kepada pertanian. Cepatnya alih fungsi tanah pertanian menjadi non-pertanian dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, antara lain:

(a) menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya ketahanan pangan,

(b) hilangnya mata pencaharian petani dan dapat menimbulkan pengangguran,  dan

(c) hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya sangat tinggi. 

Kita mengharapkan dengan adanya perangkat peraturan yang komprehensif terkait perlindungan lahan dan upaya pemberian insentif kepada petani  maka diharapkan tanah tersedia bagi petani bukan hanya untuk menjamin ketersediaan produksi pangan, namun lebih jauh menjamin akses petani atas lahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Upaya revitalisasi dan perlindungan lahan dilakukan dengan melindungi dan menjamin ketersediaan lahan dengan menindaklanjuti  UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah pendukungnya. Sekarang sudah terbit PP No. 1/2011 tentang Penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, PP No 12/2012 tentang Insentif Perlindngan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP No. 25/2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP No. 30/2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian No 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selanjutnya Kementerian Pertanian ikut secara aktif dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah baik Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Bahan sosialisasi peraturan perundangan terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dapat diunduh melalui link di bawah ini :

Peraturan Perundangan Terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dapat diunduh melalui link di bawah ini :

 

Link Terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) :

                                                                                                                                                                                                                                                      Untuk memberikan pertanyaan dan konsultasi mengenai PLP2B silahkan untuk mengisi form di bawah ini :

Nama
Instansi
No. HP
Email
Komentar/Pertanyaan
 
   
Keterangan :
  • Nama, instansi, No. HP, email, dan komentar/pertanyaan harus diisi
  • Silahkan untuk menuliskan komentar, saran, dan kritik untuk pengembangan website dan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
  • Jangan lupa mengisikan kode CAPTCHA (huruf dan angka acak) yang tertera dalam form ini, supaya pesan yang dikirim sampai ke server kami
  • #1
    11 Dec 2014, 10:22:33Sharon ( sharonputra92@gmail.com )
    Permisi, saya mau bertanya 1. Dalam hal lahan pertanian berkelanjutan yang berwenang menegakkan instansi apa? apakah instansinya sama antara daerah kabupaten dan kota? 2. Bentuk - bentuk pelanggaran yang biasa terjadi seperti apa? Terima kasih atas tanggapannya...

    Yth. Sharon (Universitas Atma Jaya Makassar)

     

    Instansi yang berwenang dalam menegakan lahan pertanian berkelanjutan yaitu : PPNS dan Kepolisian.

    Adapun bentuk bentuk pelanggaran dapat ditemukan pada Undang-undang nomor 41 tahun 2009 pada bagian Alih Fungsi Lahan.

    Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi petugas Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, melalui nomor telepon 021 7805552.

     

    Terima Kasih.

    #2
    24 Sep 2014, 03:06:11amin ( ptrsdalh@gmail.com )
    ysh bpk/ibu di kementan, bila berkenan mohon bantuannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria Dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, atas bantuannya terima kasih

    Yth. Amin

    Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat anda download di sini. Sedangkan untuk peraturan lain terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dapat anda download di sini.

     Terima kasih.

     

    #3
    22 Sep 2014, 04:16:19Hartini ( dipertaprob.tph@gmail.com )
    Adakah Kabupaten atau kota yang telah menetapkan LP2B dalam perda RTRW atau perda khusus LP2B hingga detail per lokasi dan telah tersusun MoU antara pemilik lahan dengan pemerintah setempat? Barangkali bisa sharing pengalaman dengan kabupaten / kota yang belum menetapkan LP2B. Terima kasih.

    Yth Kartini (Dinas Pertanian Kota Probolinggo)

    Sampai dengan akhir September 2014 telah diterbitkan 382 Perda RTRW kabupaten/Kota dari 491 yang seharusnya ditetapkan. Dari jumlah tersebut terdapat 176 Perda yang didalamnya telah menetapkan LP2B.

    Salah satu Perda LP2B yang telah mencantumkan peta lahan sampai dengan desa adalah Perda Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014.

    Terima kasih

    #4
    11 Sep 2014, 01:07:00Ayu Adhelina ( ayuadhelina@yahoo.com )
    adakah kriteria teknis mengenai sebaran hamparan, misalkan lokasi LP2B yang dekat dengan jalan raya harus di buffer berapa ? jika ada bisa di lihat dimana

    Yth. Ayu Adhelia (Perencanaan Wilayah dan Kota)

    Kriteria Teknis mengenai seerapan Hamparan LP2B dapat dilihat di Permentan No. 7 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lokasi LP2B yang dekat jalan raya harus di buffer bisa 50 m, 100 m dan sebagainya dari jalan raya, tergantung pengaturan dalam Perda RTRW masing-masing Kab/Kota. Tidak ada pengaturan jarak tertentu untuk ini, sepenuhnya wewenang Pemda Kab/Kota yang bersangkutan.

    terima kasih

    #5
    07 Sep 2014, 11:12:30Slamet Teguh ( teguhgeomatika@gmail.com )
    Saya mahasiswa S2 yang rencana akan mengambil Tema tesis pembangunan WebGIS untuk LP2B dalam rangka proteksi lahan... untuk Kab/kota yang sudah menetapkan LP2B beserta informasi spasial mana saja? Kab/kota Prov Yogyakarta sudahkah? Terima kasih bayak

    Yth. Slamet Teguh (S2 Teknik Geomatika UGM).

    Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan LP2B dan ada informasi spasialnya antara lain adalah Kota Malang dan Kabupaten Temanggung sedangkan Propinsi DIY sudah ada Perda LP2B tapi belum ada informasi spasialnya.

    terima kasih.

    #6
    26 Aug 2014, 06:30:05Djoko Prabowo,SP.MEP ( djoko.prabowo@yahoo.com )
    Kami ingin mendapatkan buku Kajian Hasil Inventarisasi LP2B terbaru, terbitan Subdit BDL Dit P2L Dirjen PSP, bagaimana caranya, terima kasih

    Yth. Djoko Prabowo, SP.MEP. (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanggamus Lampung).

    Hasil inventarisasi LP2B dari Subdit BDL bisa dilihat di website psp.pertanian.go.id

    Terima kasih.

    #7
    23 Aug 2014, 09:08:26toekidjo ( toekidjo1950@gmail.comP )
    Publikasi materi yuridis ini sangat membantu dalam turut mensosialisasikan masalah yang terkait dengan ketentuan ttg lahan pertanian sebagai basis menuju ketahanan pangan, untuk pembelajaran kpd masyarakat maupun fihak terkait (pemdes dsb). toek.

    Yth. Toekidjo (Fakultas Pertanian UGM).

    Kami siap menerima saran dan maskan untuk sempurnanya publikasi ini, saran dan masukan dapat dikirim melalui email webmin.psp@pertanian.go.id

    Terima kasih.

     

    #8
    22 Aug 2014, 06:20:34Gerungan Valentino Januar ( gerunganvalentinojanuar@gmail.com )
    Apakah saya bisa mendapatkan data mengenai Luas LP2B yang telah ditetapkan dalam seluruh RTRW Kabupaten/ Kota yang terbaru?, karena dalam Kajian LP2B pemalang disebutkan "Hingga juni 2014... luasan lahan LP2B yang sudah ditetapkan dalam RTRW seluas 1.635.786 ha", sedangkan dalam kajian LP2B lainnya disebutkan "Hingga November 2013... Luasan lahan LP2B yang sudah ditetap dalam RTRW seluas 3.089.872 ha". Terima Kasih

    Yth. Gerungan Valentino Januar (Universitas Padjadjaran).

    Data mengenai luas LP2B yang ditetapkan dalam seluruh Perda RTRW Kab/Kota terbaru bisa didapatkan di Subdit Pengendalian Lahan, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian - Kementerian Pertanian.

    Terima kasih

    #9
    09 Jun 2014, 10:39:37Aris TW ( aristaufikwibowo@gmail.com )
    dalam UU no 41 tahun 2009 lahan LP2B tidak boleh dialihfungsikan tapi dalam Surat edaran Dirjen Penataan Ruang Kemen PU Nomor 06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria lokasi menara telekomunikasi untuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan bisa didirikan menara telekomunikasi. Mohon penjelasan

    Yth. Aris TW

    Secara Herarki kedudukan Undang-undang lebih tinggi daripada Surat Edaran, hendaknya Surat Edaran harus merujuk pada Undang-Undang yang berlaku dan tidak boleh bertentangan.

    Pada Pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berbunyi "Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka : a.  pengadaan tanah untuk kepentingan umum ; atau b. terjadi bencana. Selanjutnya dijelaskan lebih detail kepentingan umum itu apa saja dalam Pasal 36, ada 14 item dan dari 14 item tersebut menara telekomunikasi  bukan bagian dari item "kepentingan umum". Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2011 merupakan amanat pasal 26 UU 41/2009.

    Terimakasih

    #10
    22 Apr 2014, 09:14:48Novi Hidayanti ( noviais1409@yahoo.com )
    Apakah peta LP2B hanya bisa dibuat oleh Konsultan khusus pemetaan? apakah tidak bisa dibuat secara bersama oleh Tim terpadu dari Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas PU, dan BPN di suatu Kabupaten?? bagaimana legalitasnya? mhn informasinya terima kasih

    Yth. Novi Hidayanti

    Peta LP2B bisa di buat oleh konsultan maupun Dinas, jika dibuat oleh Dinas dengan swakelola dengan membuat SK tim pelaksana pembuatan peta, pemeriksa tersebut terutama sebaiknya melibatkan instansi terkait (Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas PU, BPN, BPS, dll. Untuk legalitasnya berdasarkan kesepakatan instansi terkait dan biasanya juga pembahasan dengan DPRD sesuai dengan aturan kalau peta tersebut untuk di Perdakan.
     
    Terimakasih
    Halaman :  1 2 3 >  Akhir ⇒ dari total 43 halaman.
    Statistik Pengunjung
    47219
    Hits Hari Ini 152
    Total Hits47219